FLY OVER SITINJAU LAUIK DIMULAI TAHUN DEPAN

Pembangunan Fly over (jalan layang) Sitinjau Lauik masuk menjadi mega proyek Nasional 2021. Jalan layang ini membentang sejauh 2,6 Km yang pembangunannya akan dimulai pada

FLY OVER SITINJAU LAUIK DIMULAI TAHUN DEPAN
Kunjungan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional(PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa didampingi Gubernur Mahyeldi, Wagub AudyJoinaldy dan lainnya ke Sitinjau Lawik, Kota Padang, Kamis, 8 April 2021

Pembangunan Fly over (jalan layang) Sitinjau Lauik masuk menjadi mega proyek Nasional 2021. Jalan layang ini membentang sejauh 2,6 Km yang pembangunannya akan dimulai pada tahun 2022 mendatang.

Pembangunan fly over ini, terdiri dari jalan dan jembatan. Akan ada 5 tahap pengerjaan buat jalan dan 4 tahap untuk jembatan. Hal itu disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional(PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa, dalam kunjungan ke Sumatera  Barat dan melihat langsung situasijalan di kawasan Sitinjau Lawiktersebut, Kamis (8 April).

Dikatakannya, fly over Sitinjau akan langsung dikerjakan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Dia menerangkan, di tahun 2021 ada sekitar 35 mega proyek yang direncanakan di seluruh Indonesia dan diharapkan dapat berjalan tepat waktu. Salah satu mega proyek tersebut adalah pembangunan fly over Sitinjau Lauik.

”Ya benar, Fly Over Sitinjau Lauik merupakan prioritas utama kita. Ini nantinya, selain mengatasi kecelakaan akibat rute jalan yang berliku-liku, juga untuk mengatasi kemacetan karena volume kendaraan yang melewati jalur ini cukup tinggi. Pemerintah tidak main-main agar proyek ini benar-benar terealisasi. Total Rp1,28 triliun telah dianggarkan,” ucap Suharso.

Dia menambahkan, mega proyek fly over ini merupakan kolaborasi beberapa kementerian dan lembaga negara. Untuk manajemen keselamatan transportasi, diatur Bappenas. Lalu, pembangunan jalan oleh Kementerian PUPR. Masalah lingkungan dan hutan lindung otoritas Kementerian Lingkungan Hidup. Berikutnya, klasifikasi angkutan merupakan wewenang Kementerian Perhubungan, serta penegakan hukum adalah ranah kepolisian.